Ratu Atut Raih Anugrah Parahita Ekapraya Pratama

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dukungannya untuk partisipasi kaum perempuan. Dia berpendapat, pergerakan dan partisipasi kaum perempuan masih diperlukan untuk bersama-sama memerbaiki kehidupan kaum perempuan, bahkan kehidupan bangsa.SBY mengaku pernah mendengar bahwa di era reformasi organisasi-organisasi perempuan yang dulu aktif di era sebelumnya tidak diperlukan lagi. “Katanya sudah berubah dan berkembang zaman ini. Tentu saya tidak setuju,” tegasnya dalam puncak peringatan Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 di Balai Kartini, kemarin (22/12).

Sikap yang sama juga ditunjukkannya ketika ada yang mengatakan apa yang dilakukan LSM dan aktifis perempuan tidak diperlukan. “Tanpa diskriminasi, semua penting dan harus berperan,” kata SBY.Selain SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, puncak peringatan Hari Ibu itu juga dihadiri Wapres Boediono dan Herawati Boediono, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua, dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB).Di depan ratusan ibu yang memenuhi Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini, SBY mengajak, kaum perempuan untuk aktif dalam gerakan hidup bersih dan menghidupkan semua komponen ekonomi. “Konkritnya, saya ingin menyarankan kepada kaum perempuan untuk benar-benar bisa mengambil peran secara nyata untuk memajukan ekonomi rakyat kita, ekonomi akar rumput,” ajaknya.

Dia mencontohkan, organisasi perempuan yang menggiatkan usaha kecil dan menengah, memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat. Selain itu, kontribusi kaum perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. “Saya harapkan kaum perempuan bisa berperan dalam program-program prorakyat penanggulangan kmiskinan,” kata SBY.Seperti tahun-tahun sebelumnya, puncak peringatan Hari Ibu menjadi ajang pembagian sejumlah penghargaan. Antara lain, penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya yang diberikan kepada 10 menteri, 1 kepala badan, 12 gubernur, 11 bupati, dan 3 walikota. Mereka dinilai berkomitmen dan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan.

Untuk kategori Anugrah Parahita Ekapraya Utama antara lain diberikan kepada Menteri PU Djoko Kirmanto, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Kemudian Anugrah Parahita Ekapraya Madya antara lain diberikan kepada Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Mendikbud M. Nuh, Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.Sementara Anugrah Parahita Ekapraya Pratama, antara lain diberikan Mendagri Gamawan Fauzi, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Bupati Malang Rendra Kresna, dan Bupati Jombang Suyanto.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar menuturkan, penghargaan yang kali pertama digagas pada tahun 2004 itu mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 30 persen dari segi jumlah responden. “Oleh karena itu, kriteria dan indikator penilaian pun lebih diperbanyak lagi,” katanya.Antara lain, sejauh mana kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah menerapkan strategi pengarusutamaan gender, serta capaian dan inovasi dalam perwujudan gender. (fal)

3 SK Pemilukada Banten diserahkan KPU kepada Gubernur Banten

Serang – Gubernur Banten-Hj.Ratu Atut Chosiyah menerima 3 dokumen berupa Surat Keputusan (SK) hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Banten periode 2012-2017 dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Jum’at (25/11).

SK hasil penyelenggaraan pemilukada Banten diserahkan Ketua KPUD Banten-Hambali. Dalam acara penyerahan dokumen, Hambali disertai Komisioner KPUD Banten dan Sekretaris KPUD Provinsi Banten-Erik Sihabudin.

Ketiga berkas dokumen yang disampaikan KPU Banten di Pendopo tersebut adalah copy/salinan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 55/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 Tanggal 30 Oktober 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011; dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 56/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 Tanggal 30 Oktober 2011 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Periode 2012 – 2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011.

Usai menerima 3 dokumen dari Ketua KPUD Banten, Gubernur terpilih periode 2012-2017 menyatakan rasa syukur dan mengungkapkan apresiasi terhadap masyarakat Banten, kepada semua pihak yang terlibat dalam pengamanan, serta kepada instansi-instansi yang telibat dalam pelaksanaan pemilukada.

“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat terutama kepada masyarakat yang telah mengawal dan melaksanakan tahapan pemilukada dengan baik” katanya.

Dihadapan jajaran KPUD Banten, Gubernur mengungkapkan rasa syukurnya atas penyelenggaraan pemilukada yang telah berjalan dengan lancar, jujur, terbuka dan adil. Menurutnya, sekalipun pemilukada Banten harus melewati dulu berbagai dinamika yang sangat melelahkan. Dinamika seperti itu merupakan proses berdemokrasi.

Tahapan seperti gugatan pemohon calon gubernur lain yang tidak puas dengan ketetapan pemenang dari KPU Banten walau sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi tetapi akhirnya tahapan-tahapan itu telah dilewati bersama-sama dengan baik.

“Alhamdulillah proses persidangan sengketa pemilukada Banten telah usai dan MK menyatakan menolak gugatan dari ketiga pemohon dan hari ini secara resmi SK-nya dapat saya terima” ucapnya.

Ratu Atut Chosiyah yang juga calon gubernur (cagub) terpilih periode 2012-2017 menambahkan bahwa penyelenggaraan pemilukada tidak lepas dari peran seluruh masyarakat Banten yang telah menempatkan diri sebagaimana mestinya dalam berpolitik. Oleh karena itu hasil pelaksanaan pemilukada Banten memenangkan pasangan cagub dan cawagub dari nomor urut 1.

Pemilukada juga tidak lepas dari peran Muspida, Kapolda, jajaran instansi vertikal yang telah sama-sama mensukseskan pemilukada.

“Saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada masyarakat atas apresiasi dan partisipasinya dalam penyelenggaraan tahapan pemilukada di Banten dan kepada KPUD Banten yang telah menyerahkan 3 dokumen hasil pemilukada dan ketiga dokumen ini akan menjadi sejarah bagi Banten” tambahnya.

Selanjutnya Gubernur juga berharap persiapan untuk pelaksanaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2012-2017 pada 11 Januari 2012 mendatang dapat segera disiapkan.

“Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Pemerintahan dan SKPD terkait juga akan terus memantau persiapan pelantikan tersebut, dan diharapkan maksimal pada akhir Desember surat keputusan dari Presiden sudah selesai” tambah Gubernur.

Ketua KPUD Provinsi Banten juga menyampaikan bahwa penyerahan salinan keputusan MK, salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dan Penetapan calon terpilih, merupakan kewajiban KPUD Provinsi kepada DPRD Banten dan Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima surat keputusan dari MK.

“Kemarin kami juga telah menyampaikan berkas yang sama kepada Ketua DPRD Provinsi Banten untuk selanjutnya DPRD menindaklanjuti dengan membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri” ungkap Hambali.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Tata Praja Provinsi Banten-H.Anwar Mas’ud menerangkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait jadwal pelantikan yang akan disesuaikan dengan agenda Menteri Dalam Negeri RI.

“Semua dokumen persyaratan sebelumnya telah dilengkapi pula kepada DPRD Banten dan Kemendagri tinggal menambahkan Surat Keputusan MK yang alhamdulillah baru hari ini kita resmi menerima dari KPUD Provinsi Banten” terangnya.

(hms)

Technorati Tags: ratu atut,banten,kpu,pemilukada

Pembangunan Banten dan Kebijakan Publik Partisipatif

oleh Veri Muhlis Ariefuzzaman

Kebijakan publik dipahami sebagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintah atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat (Anderson 1975 & Dye 1972). Kebijakan publik merupakan hubungan antara suatu unit pemerintahan dengan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, maka kualitas lembaga pemerintahan akan menentukan kualitas kebijakan publik bagi kepentingan masyarakat. Di sinilah partisipasi dari semua elemen sangat berperan dalam mempengaruhi kebijakan yang akan dilahirkan, sehingga sesuai dengan kepentingan bersama.

Dalam pemerintahan demokratis, partisipasi masyarakat secara eksplesit menunjukkan bahwa masyarakat menjadi aktor utama pemerintahan. Partisipasi masyarakat mencakup peran serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan manfaat pembangunan dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat.

Sebagaimana dikatakan oleh Syahrir (1988: 320) bahwa:

“Pengertian partipasi dalam pembangunan bukanlah semata-mata partisipasi dalam plaksanaan program, rencana, dan kebijaksanaan pembangunan, tetapi partisipasi yang emansipatif. Artinya sedapat mungkin penentuan alokasi sumber-sumber ekonomi semakin mengacu pada moto pembangunan, dari, oleh, dan untuk rakyat”.

Partisipasi publik dapat berlangsung dalam beberapa area pengambilan keputusan, yaitu: pertama, praktik operasional menyangkut perilaku dan kinerja pegawai dalam institusi publik, isu-isu yang berkaitan dengan aspek kualitas pelayanan publik, fasilitas bagi pengguna jasa dan sebagainya.

Kedua, keputusan pembelanjaan yang berkaitan dengan anggaran yang menyangkut modal besar sampai anggaran menyangkut gaji pegawai dan biaya rutin bagi kantor dan pemeliharaannya, termasuk peningkatan pendapatan melalui peningkatan pajak lokal. Ketiga, pembuatan kebijakan menyangkut tujuan-tujuan strategis dari pelayanan tertentu, rencana strategis bagi pembangunan kawasan dan fasilitas tertentu dan prioritas pembelanjaan dan keputusan alokasi sumber daya lainnya.

Kualitas partisipasi publik akan menentukan arah dan manfaat kebijakan publik, baik untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun untuk derajat kemanfatan penyelenggaran pemerintahan bagi kesejahteraan masyarakat. Partisipasi itu menjadi perwujudan dari kemampuan masyarakat menyatakan aspirasinya, baik tentang hak yang harus dimilikinya maupun tentang kewajiban yang harus dipenuhi.

Biasanya, hal itu dilakukan dengan cara berrkumpul dan berserikat (civil society) untuk kemudian memperjuangkan aspirasi bersama. Civil society merupakan istilah yang menggambarkan masyarakat yang mandiri sehingga secara fungsional berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik dan menyumbangkan berbagai pandangan yang dinamis. Di sinilah kebijakan publik partisipatif akan muncul.

Kebijakan publik partisipatif adalah kebijakan yang prosesnya melibatkan semua stakeholders secara berkesinambungan dan proporsional. Esensi kebijakan publik partisipatif adalah kesepakatan tentang pola tindakan yang akan dilakukan dalam mewujudkan kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Karena itu, kebijakan publik partisipatif dapat dibangun apabila antara pemerintah dan masyarakat memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengusahakan terbangunnya sistem yang jelas, visioner, dan pasti dalam perwujudannya.

Tanpa kemampuan itu, kebijakan publik yang dilahirkan akan berdampak fatal karena manfaatnya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. Maka, kesadaran masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik menegaskan perlunya diupayakan kebijakan publik yang partisipatif.

Konteks Banten

Untuk konteks Banten, kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah menarik untuk dicermati. Begitu banyak kebijakan yang telah dilahirkan untuk pembangunan Banten. Begitu banyak pula prestasi yang telah ditorehkan. Namun, penulis ingin mencurahkan perhatian pada kebijakan mengenai buruh karena Banten dipercaya sebagai wilayah pengembangan industri nasional dalam MP3EI.

Sejak menjabat Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah berhasil menunjukkan kemajuan yang siginifikan di bidang ekonomi, baik makro maupun mikro. Data Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2009, pendapatan masyarakat Banten RTP 12.619.664,00 pertahun.

Demikian juga di tahun 2010. Dengan berbagai upaya di bidang ekonomi dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pendapatan perkapita masyarakat Banten melesat minimal Rp 16.020.753,00 pada tahun 2010.

Naiknya pendapatan perkapita masyarakat Banten itu sangat dirasakan terutama oleh kaum buruh. Pasalnya, dengan pendapatan yang meningkat, para buruh dapat bekerja dengan tenang sehingga bisa memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kendati belum mencapai 100 persen. Itu terjadi khususnya di tiga wilayah Tangerang.

Peningkatan pendapatan itu tidak terlepas dari peran Ratu Atut yang berani merevisi upah minimum kabupaten/kota di Tangerang kendati mendapat tantangan dari sejumlah pengusaha. Sebelumnya, UMR di Kabupaten Tangerang hanya Rp 1.43.000. Setelah direvisi, UMR di Kabupaten berubah menjadi 1.285.000. Di Kota Tangerang, dari sebelumnya Rp 1.250.000 menjadi 1.290.000. Sedangkan di Kota Tangerang Selatan dari sebelumnya 1.245.000 menjadi 1.290.000.

Menurut BPS, UMR buruh di Provinsi Banten rata-rata sudah 98,5 persen dari KHL bagi pekerja di wilayah ini. Revisi UMK di tiga wilayah di Tangerang tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten No 561.Kep.782-Huk/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang perubahan atas SK No 561/kep.678-Huk/2010 tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tahun 2011.

SK Gubernur Banten No 561.Kep.783-Huk/2010 tanggal 28 Desember 2010 perubahan atas SK Gubernur Banten No 561/kep.679-Huk/2010 tentang UMK Kota Tangerang dan SK No 561.Kep.784-Huk/2010 tanggal 29 Desember 2010 perubahan atas SK No 561/kep.680-Huk/2010 tentang UMK Kota Tangerang Selatan.

Kebijakan yang dilahirkan oleh Ratu Atut di atas memanifestasikan idealitas demokrasi yang meniscayakan adanya partisipasi publik, sehingga kebijakannya tidak kontra-produktif dengan aspirasi dan kepentingan rakyat Banten.

Sebagai seorang pemimpin, tak dapat dipungkiri, Ratu Atut kerap mendapatkan kritik dari masyarakat. Namun kritik itu tetap ditanggapinya dengan bijaksana dan egaliter. Seperti pada 6 Januari 2007, tercatat bahwa Gubernur Ratu Atut Chosiyah menampung aspirasi dengan penuh tanggung jawab terhadap para demonstran yang berasal dari kalangan buruh.

Memang, sudah semestinya seorang pemimpin turun secara langsung menemui rakyatnya dalam melakukan kritik maupun aksi demonstrasi. Karena dengan begitu, perjalanan pembangunan akan selalu dinamis dan pro-rakyat.

Kini, kalangan buruh di Banten sudah bisa menikmati hidup dengan tenang karena mendapat jaminan baik ekonomi, kesehatan, keselamatan dan sebagainya. Bahkan Banten mendapatkan penghargaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) karena dinilai berhasil melindungi dan membina tenaga kerja dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Saatnya Banten Kembali Bersatu

JAKARTA – "Selesai sudah kompetisi demokrasi. Tidak ada yang menang, tak ada yang kalah. Kini saatnya seluruh masyarakat Banten kembali bersatu dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk mencapai cita-cita besar masyarakat Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa."
Demikian disampaikan pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno kepada wartawan dalam konferensi pers di ruang Andrawina, Hotel Sahid Jakarta, Selasa (22/11/2011). Hadir juga dalam konferensi pers Ketua Tim Pemenangan Atut-Rano H. Edi Junaedi, kuasa hukum Arteria Dahlan, serta tokoh-tokoh partai politik pendukung.
Sekitar satu jam sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan keputusan menolak seluruh dalih dalam gugatan sengketa Pemilukada Banten 2011, yang diajukan pasangan Wahidin Halin-Irna Narulita dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzaki. MK juga menolak gugatan bakal calon Dwi Jatmiko.
Dengan keputusan MK tersebut, Atut-Rano dapat diartikan menang secara bersih, terhormat dan bermartabat. Pasalnya, seluruh dalil yang disangkakan pemohon tidak satupun yang terbukti dan dapat dibuktikan secara hukum, sehingga MK menolak secara keseluruhan. "Permohonan pemohon ditolak seluruhnya," kata Ketua Hakim MK Mahfud MD saat membaca amar putusan.
Walhasil, keputusan tersebut menjadi legitimasi kemenangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno sebagai pemenang Pemilukada Banten 2011 untuk menduduki jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017. Pelantikan Atut-Rano dijadwalkan akan berlangsung 11 Januri 2012.
Ratu Atut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Banten yang telah memberikan kepercayaan untuk mengemban amanah kepemimpinan. "Ibu juga berterima kasih kepada seluruh insan pers yang telah mengikuti dan menyampaikan informasi secara terbuka dan menjadi pelajaran berpolitik yang demokratis dan sehat kepada masyarakat Banten," katanya.
Sementara Rano Karno menyatakan, mulai hari ini (Selasa 22/11/2011) tidak ada lagi yang merasa menang dan kalah, karena semua kandidat memiliki cita-cita yang sama, yaitu memberikan kontribusi yang terbaik bagi Provinsi Banten. "Kepada abang saya Wahidin Halim, kepada pak kiai Jazuli, dan semuanya untuk menatap ke depan dan bersama membangun bagi kemajuan Banten," katanya.
"Persaingan demokrasi sudah selesai. Besok kita kumpul lagi sambil ngopi dan ngobrol di warung untuk bersama-sama memberikan sumbangsih pemikiran dan berbuat untuk kemajuan Banten yang lebih baik, lebih sejahtera dan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Banten itu sendiri," papar Rano.
Sementara itu, menjawab pertanyaan wartawan, Ratu Atut mengatakan, sejak adanya keputusan MK sudah tidak ada lagi kelompok-kelompok, kotak-kotak. "Yang ada mulai hari ini seluruhnya adalah rakyat Banten yang kembali bersatu dan menjaga kebersamaan untuk melakukan pengandian sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing bagi Banten," tuturnya.
Sedangkan kuasa hukum Atut-Rano, Arteria Dahlan, menyatakan bahwa keputusan MK sangat kental dengan rasa keadilan rakyat Banten dan semakin menunjukkan integritas hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. "Semoga kemenangan ini menjadikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih mampu mengemban amanah dan menjadikan masyarakat Banten bangga akan kebantenannya," tambahnya.

Atut-Rano siap terima putusan MK

Jakarta (ANTARA News) – Menjelang pembacaan putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (22/11), pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Banten, Ratu Atut-Rano Karno (Atut-Rano), mengemukakan bahwa siap menerima apa pun keputusan itu.
"Tim Atut-Rano siap menerima apa pun keputusan MK dengan lapang dada dan legowo," kata Juru Bicara Atut-Rano, Iwan K. Hamdan, dalam siaran persnya, Senin, berkaitan dengan sidang sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (Pilkada Banten).
Iwan juga menyatakan, sikap Atut-Rano ini seharusnya juga diikuti oleh pemohon, yakni pasangan Wahidin Halim – Hj. Irna Narulita dan pasangan H. Jazuli Juwaini LC – Makmun Muzakki, serta bakal calon dari independen Dwi Jatmiko – Tjejep Mulyadinata.
Pihak Atut-Rano berkeyakinan, berdasarkan fakta persidangan, maka MK akan mengukuhkan kemenangan Atut-Rano sebagaimana hasil keputusan sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten.
"Hari Selasa (22/11) adalah hari pengukuhan, bahwa sejatinya kami telah menang dengan cara yang terhormat, melalui proses yang begitu bermartabat dan dalam suasana pilkada yang hebat," ujarnya.
Iwan juga menyatakan, dalam sidang keputusan hari Selasa, pasangan calon Atut-Rano akan hadir dalam ruang sidang, mengikuti dan menyimak apapun keputusan yang dibacakan oleh Ketua MK, Mahfud MD.
"Ini adalah bentuk sikap siap menang siap kalah dari pasangan calon Atut-Rano dalam mengikuti semua proses pilkada Banten," katanya.
Sengketa Pilkada Provinsi Banten ini dimohonkan oleh dua pasangan, yakni pasangan Wahidin Halim – Hj. Irna Narulita dan pasangan H Jazuli Juwaini LC – Makmun Muzakki serta bakal calon dari independen Dwi Jatmiko – Tjejep Mulyadinata.
Para pemohon mengajukan gugatan ke MK karena memiliki cukup bukti dugaan kecurangan dalam Pilkada Banten.
Dalam permohonannya ini, para pemohon meminta ke MK memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan alasan banyaknya dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan Ratu Atut Chosiyah – Rano Karno.
Pemohon menilai pasangan Atut-Rano melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif seperti dugaan politik uang, ketidaknetralan penyelenggara Pilgub dan pengerahan birokrasi.
Hasil Pilkada Banten telah dimenangkan oleh pasangan nomor urut satu (Atut-Rano) dengan perolehan sebesar 49,65 persen suara.
(T.J008/I007)

Editor: Priyambodo RH

Daya Beli Petani Banten Meningkat

SERANG – Kesejahteraan petani Banten terindikasi mengalami peningkatan, dengan terjadinya penguatan daya beli secara signifikan. Hal itu diindikasikan dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2011 sebesar 105,63 atau meningkat 0,17% dibandingkan September yang sebesar 105,45.
Berdasarkan sajian data terbaru dari Biro Pusat Statistik (BPS) Banten, pada awal November lalu, tiga subsektor yang mengalami kenaikan indeks yaitu tanaman pangan naik 0,35% dari 105,72 menjadi 106,08, tanaman perkebunan rakyat naik 0,51% atau naik dari 104,06 menjadi 104,59, dan peternakan naik 0,27% dari 101,02 menjadi 101,29.
Ketua BPS Banten, Nanan Suhandi, menjelaskan NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani.
"NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP berarti semakin kuat pula tingkat daya beli petani," tuturnya.
Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di 4 Kabupaten (Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang) pada bulan Oktober 2011, NTP Banten mengalami kenaikan sebesar 0,17% dibandingkan bulan September yaitu dari 105,45 menjadi 105,63. Hal ini disebabkan karena laju kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih cepat dibandingkan laju kenaikan indeks harga yang dibayar petani.
Indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,37% yaitu dari 141,75 menjadi 142,27. Sedangkan indeks yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,21% dari 134,42 pada bulan September menjadi 134,69 pada bulan Oktober
2011. Bila melihat NTP per subsektor pada Oktober 2011 ini, dari lima subsektor ternyata tiga subsektor mengalami kenaikan indeks yaitu subsektor tanaman pangan mengalami kenaikan indeks sebesar 0,35%, tanaman perkebunan naik 0,51%, dan peternakan mengalami kenaikan sebesar 0,27%.
Indeks harga yang diterima petani menunjukkan fluktuasi harga beragam komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada Oktober 2011, indeks harga yang diterima petani Banten mengalami kenaikan sebesar 0,37% dibandingkan September, yaitu dari 141,75 menjadi 142,27. Dari lima subsektor tiga subsektor mengalami kenaikan indeks yaitu tanaman pangan naik 0.54%, perkebunan naik 0,62%, dan peternakan naik 0,50%.
Kenaikan indeks harga yang diterima petani disebabkan naiknya harga cabe rawit 16,41%, kopi biji kering (1,96%), kerbau 1,02%, kepiting laut 11,63% serta yang lainnya. Sedangkan subsektor Tanaman Pangan/Padi dan Palawija (NTP-P) pada bulan Oktober mengalami kenaikan indeks sebesar 0,35% dari 105,72 menjadi 106,08.
Hal ini terjadi karena laju kenaikan indeks harga yang diterima petani (0,54%) lebih cepat dibanding laju kenaikan indeks harga yang dibayar petani (0,20%). Kenaikan indeks harga yang diterima petani Banten pada subsektor tanaman pangan terjadi karena adanya kenaikan indeks pada subkelompok padi sebesar 0,59% dan indeks subkelompok palawija sebesar 0,20%. Kenaikan indeks subkelompok padi dipengaruhi naiknya harga gabah kering giling sebesar 0,59%, sedang kenaikan indeks palawija disebabkan naiknya harga ketela rambat 3,48%, dan ketela pohon 0,54%.
Di sisi lain kenaikan pada indeks dibayar petani karena pengaruh naiknya Indeks Harga Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) sebesar 0,20% dan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) naik sebesar 0,20%. Untuk BPPBM kenaikan indeks ini dipengaruhi kenaikan tiga subkelompok yaitu bibit 0,27%, obat-obatan dan pupuk 0,58%, dan penambahan barang modal 0,40%.
Lima komoditi yang menyebabkan kenaikan indeks pada subkelompok BPPBM adalah kenaikan harga urea 2,16%, cangkul 1,70%, arit/sabit 1,14%, dan sewa traktor tangan 0,76%. Sedangkan komoditi yang menghambat kenaikan indeks BPPBM adalah penurunan harga TSP 0,98%, golok 0,55% dan oli 0,09%.
Harga Gabah
Berdasarkan observasi sebanyak 35 transaksi gabah di tiga kabupaten sentra pertanian (Pandeglang, Serang dan Lebak), rata-rata harga gabah di tingkat petani pada Oktober 2011 dibandingkan keadaan September untuk dua kualitas mengalami kenaikan. yaitu Gabah Kering Giling (GKG) naik sebesar 8,64 persen, dan Gabah Kualitas Rendah naik sebesar 4,49 persen.
Pemantauan harga ini dilakukan melalui pencacahan rutin bulanan. Observasi dilakukan terhadap kelompok kualitas yaitu: GKG 15 observasi (42,86%), GKP 12 observasi (34,29%), dan gabah kualitas rendah sebanyak 8 observasi (22,86%).
Harga tertinggi di tingkat petani sebesar Rp.4.600,- per kg dan di tingkat penggilingan
sebesar Rp.4.650,- untuk kualitas GKG varietas Ciherang, berada di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.
Untuk rata – rata komponen mutu yang terdiri dari kadar air (KA) dan kadar hampa/kotoran (KH) , yaitu untuk GKG KA nya sebesar 11,94 persen dan KH-nya sebesar 2,70 persen. Untuk gabah dengan kualitas GKP KA nya sebesar 14,16 persen dan KH nya 7,53 persen sedangkan untuk Kualitas Rendah KA nya 14,73 persen dan KH 12,55 persen.
Rata-rata harga gabah kualitas kering giling (GKG) di Provinsi Banten sebesar Rp.4.203,- per kg di tingkat penggilingan atau naik 8,64% dan di tingkat petani sebesar Rp. 4.118,- per kg atau naik 8,14%. Sedangkan untuk gabah kualitas rendah di tingkat penggilingan mengalami kenaikan rata-rata harga sebesar 4,49% atau naik dari Rp. 3.554,- menjadi Rp. 3.721,- per kg dan ditingkat petani mengalami kenaikan rata-rata harga 4,83.

(ibuatut.com)

Atut-Rano Menang Telak di Lebak

LEBAK – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno unggul telak atas dua kandidat lainnya, dalam perolehan suara pada Pemilukada Banten 2011 di Kabupaten Lebak. "Data sementara yang diterima dari 28 kecamatan, pasangan nomor satu unggul secara keseluruhan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak Agus Sutisna, Sabtu (22/10).
Data yang masuk ke KPU saat ini, menurut Agus, masih bersifat sementara. Lantaran dari kecamatan belum semua penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan masuk. Jumlah perolehan suara yang sudah diterima KPU Lebak hingga pukul 21.20 WIB pada Sabtu (22/10/2011), tercatat 495.057suara.
Dari 495.057 suara tersebut, pasangan Atut-Rano unggul dengan meraih 286.575 suara dan unggul di seluruh kecamatan. Sedang, pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita 149.575 suara dan Jazuli-Muzakki sebanyak 58.489 suara.
Agus menuturkan, penghitungan suara akan diplenokan dengan secara manual akan dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2011. "Sejauh ini kami masih menunggu laporan dari panitia pemungutan suara tingkat kecamatan," ujarnya.
Berdasarkan data sementara pasangan Atut-Rano unggul di 28 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Cimarga 16.226 suara, Cipanas 14.703 suara, Malingping 14.488 suara coleles 14.634 suara. Sementara tim pemenangan Atut-Rano wilayah Kabupaten Lebak, Kasmin Saelani, menyatakan optimistis Atut-Rano akan memenangkan pemilihan kepala daerah Banten.

 

(ibuatut.com / wp/joy)

Ratu Atut akan Prioritaskan Program Pro-Rakyat

SERANG – Jika kembali memenangkan Pemilukada Banten, calon gubernur nomor urut 1 Hj. Ratu Atut Chosiyah akan meneruskan program-program pembangunan yang bersifat pro-rakyat, khususnya dalam kaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat Banten secara merata dan berkeadilan.
"Program-program pro-rakyat akan menjadi prioritas saya pada periode lima tahun ke depan, setelah pada periode lima tahun lalu konsentrasi pembangunan lebih pada menata pondasi-pondasi agar semakin kokoh. Tentu saja masih banyak kekurangan yang harus ditingkatkan lagi di masa depan," katanya, usai menggunakan hak pilihnya di TPS V Lingkungan Kubil, Cipocok Jaya, Kota Serang, Sabtu (22/10/2011).
Salah satu rencana yang akan direalisasikan antara lain pembangunan Bendungan Karian, yang bisa menjawab kebutuhan air bagi seluruh masyarakat Banten di masa mendatang. Bendungan yang berlokasi di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak ini, terhitung sebagai megaproyek di Provinsi Banten.
"Pengelolaan sumberdaya air menghadapi berbagai tantangan terutama dengan adanya perubahan iklim (climate change). Seiring dengan pertambahan penduduk yang begitu cepat dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan sistem penyediaan air yang kuat mutlak diperlukan," katanya.
Potensi air di Banten sangat besar. Tetapi, sambung Atut, Banten sampai saat ini belum mempunyai bendungan berskala besar. Padahal, kebutuhan air baku di wilayah Provinsi Banten saat musim kemarau
cukup tinggi, terutama di pantai-pantai utara Banten.
Pembangunan Bendungan Karian akan sangat membantu suplai air untuk Banten, yang lambat laun mendekati kritis. Bendungan Karian rencananya akan memiliki kapasitas hingga 310 juta meter kubik, sehingga dapat menjamin penyediaan air baku 20–30 tahun mendatang.
"Dengan adanya Bendungan Karian, kebutuhan air baku untuk domestic municipal dan industry yang terus meningkat cepat dan pesat, dapat terpenuhi khususnya daerah Banten. Bahkan, Banten bisa membantu Jakarta bagian barat dan sebagian kecil wilayah Jawa Barat khususnya bagian barat laut," tutur Ratu Atut.

 

(wp,joy)

Ketahanan Pangan Perhatian Serius Ratu Atut

SERANG – Di Provinsi Banten, isu ancaman ketahanan pangan dunia telah menjadi perhatian serius Hj. Ratu Atut Chosiyah selama lima tahun periode lalu masa kepemimpinannya. Berbagai program dan bantuan pertanian ia salurkan kepada kelompok masyarakat petani, serta secara bertahap dan konsisten meningkatkan kualitas sarana prasarana infrastrukturnya.
Pemerintah Provinsi Banten terus bekerja keras secara intensif untuk membangun ketahanan pangan regional Banten, yang pada gilirannya juga akan memberikan kontribusi besar terhadap produksi bahan pangan dan ketahanan pangan secara nasional, khususnya di sektor beras.

Hari ini, Kamis (20/10/2011), Indonesia ikut memperingati Hari Pangan Sedunia ke-31, yang dipusatkan di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Peringatan ini dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menteri Pertanian Suswono, Perwakilan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), James Mc Grane, serta sejumlah perwakilan negara sahabat.
Tahun lalu, Provinsi Banten mencatat namanya dalam daftar "10 besar" lumbung padi nasional di urutan ke-9 dengan peningkatan sebesar 199,04 ribu ton (10,76 persen). Peningkatan produksi padi ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan luas panen padi yang signifikan baik untuk padi sawah maupun padi ladang.
Luas panen padi sawah tahun 2010 meningkat 35,23 ribu hektar atau naik 10,59 persen, sedangkan luas panen padi ladang meningkat 5,04 ribu hektar atau naik 15,11 persen dibandingkan luas panen tahun 2009. Hal ini membuktikan keseriusan Hj. Ratu Atut Chosiyah dalam agenda pembangunan di bidang pertanian.
"Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh petani di wilayah Banten dan pemerintah kabupaten/kota serta provinsi dalam upaya memacu laju produksi pertanian, guna memenuhi kebutuhan rakyat Banten terhadap bahan pangan. Namun, kita jangan lantas berpuas diri, tetapi harus lebih giat lagi dalam bekerja," kata Atut, yang tahun lalu menerima tanda penghargaan Satya Lencana Wirakarya Pertanian.
Ke depan, Ratu Atut juga sudah mengantongi rencana akan memperkuatkan kerjasama antara para petani dan perusahaan, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk suatu Badan Usaha Milik Petani (BUMP). "Saya harapkan BUMP akan mampu mendorong peningkatan dan stabilitas produksi beras di wilayah Banten," katanya.
BUMP, menurut Ratu Atut, merupakan kontribusi industri terhadap Banten dalam pembangunan pertanian. Pengusaha yang bergerak di Banten, juga harus memiliki kepedulian dan ikut berperan aktif dalam pemberdayaan petani, baik secara kelembagaan maupun individu.
"Misalnya, salah satu persoalan yang selalu melilit petani adalah kepastian tersedianya sarana prasarana seperti bibit, pupuk, dan sebagainya. Dengan adanya BUMP, maka semua masalah tersebut akan dapat diselesaikan pada waktunya, termasuk kepastian pemasaran dengan harga dasar yang baik," jelasnya.
Ratu Atut tahun ini, juga membangun kerjasama dengan Badan Usaha Milik Nasional (BUMN), yaitu PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Pusri Grup, PT PLN, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT ASKES, PT ANTAM Tbk. Kerjasama ini merealisasikan penanaman padi dalam program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K).
Program ini akan meliputi 400.185 hektar sawah di Banten atau 70,21% dari target sekitar 570.000 ha. Dengan realisasi program GP3K, produksi beras di Banten yang selama ini masih pada kisaran 5 ton per hektar diharapkan bisa meningkat hingga 7 ton per hektar. "Dengan demikian kontribusi Banten terhadap produksi beras nasional juga akan naik," tambah Ratu Atut.
Hal ini juga sebagai langkah antisipasi terhadap angka ramalan (AREM) produksi beras Banten 2011 yang diperkirakan akan kembali menurun sebesar 94,54 ribu ton (4,62 persen) dibandingkan tahun 2010, yaitu hanya mencapai 1,95 juta ton GKG. "Oleh sebab itu, saya mengajak para petani bekerja lebih giat untuk mematahkan ramalam tersebut. Saya yakin petani Banten mampu dan bisa," tandasnya.

 

(ibuatut.com)

Ratu Atut Memimpin, Investasi Banten Meningkat

SERANG – Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menyatakan salah satu prestasi Hj. Ratu Atut Chosiyah saat memegang jabatan Gubernur Banten pada periode lima tahun lalu adalah keberhasilannya menggaet banyak investor asing mau menanamkan investasi. Pendek kata, jika Ratu Atut kembali menjadi Gubernur, investasi akan tumbuh subur di Banten.
"Hal inilah yang kemudian mendorong Banten cepat mengalami kemajuan di berbagai bidang pembangunan, termasuk tentunya meningkatlah kesejahteraan rakyat Banten. Sebab, masuknya investasi telah memacu laju perekonomian regional Banten dan menyerap banyak tenaga kerja," katanya, usai memberikan orasi pada putaran terakhir kampanye pasangan nomor urut 1, Ratu Atut – Rano Karno, di Tangerang, belum lama ini.
Provinsi Banten akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) pada 22 Oktober mendatang. Hj. Ratu Atut Chosiyah mencalonkan kembali dirinya, bersama H. Rano Karno yang masih menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati Tangerang. Mereka merupakan pasangan nomor urut 1, yang paling diunggulkan muncul sebagai pemenang.
Selain didukung banyak partai dalam koalisi "Banten Bersatu Teruskan Pembangunan", Ratu Atut juga telah menimba banyak pengalaman memimpin sejak Banten berdiri sebagai sebuah provinsi pada 2000. Di samping itu, kepemimpinannya sebagai Gubernur pada periode 1996-2011 dinilai telah banyak mencapai keberhasilan.
Oleh sebab itu, menurut Priyo Budi Santoso yang juga Wakil Ketua DPR RI, Partai Golkar pantas merekomendasikan kembali Hj. Ratu Atut Chosiyah memimpin Banten satu periode lagi. "Tentu saja keberhasilannya pula yang menjadi alasan utama begitu banyak partai besar yang mendukung dengan bergabung dalam koalisi," tambahnya.
Menurut Priyo, koalisi yang dibangun Golkar bersama PDI Perjuangan, PAN, PKB, Gerindra, Hanura, PPD dan lainnya menunjukkan keberhasilan Ratu Atut dalam membangun semangat kebersamaan dan kebersatuan di wilayah Banten. Hal ini cukup menggambarkan dapat berjalan dalam iklim yang demokratis dan kondusif.
"Jika secara politis maupun sosial iklimnya sangat kondusif seperti di Banten, tentu saja menjadi nilai positif bagi investor yang ingin menanamkan uangnya. Selain itu percepatan pembangunan juga dapat berjalan sesuai dengan harapan rakyat Banten," tambah Priyo dengan nada optimistis.
Salah satu proyek besar yang memiliki nilai strategis secara regional maupun nasional adalah menyatukan dua pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera dan Jawa, dengan dibangunnya Jembatan Selat Sunda. "Saya optimistis jembatan ini akan mengubah iklim perekonomi secara besar-besaran dan menjadi sejarah besar dalam perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa," katanya.
Keberhasilan Ratu Atut mengundang investor untuk membangun jembatan Selat Sunda dengan panjang mencapai 32 km, mulai dari Merak, Banten (Jawa) menuju Bakauheni, Lampung (Sumatera), merupakan prestasi monumental. Oleh sebab itu, menurut Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham, pasangan Ratu Atut – Rano Karno pantas diberi kepercayaan memimpin Banten ke depan.
Menurut Idrus, koalisi Partai Golkar dan PDI Perjuangan yang didukung oleh sejumlah partai lainnya, merupakan kontrak politik jangka panjang yang mencerminkan niat luhur, yaitu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi rakyat Banten. "Saya optimistis Banten ke depan akan berlari lebih kencang dan lebih cepat mencapai target-target pembangunan," tambah Idrus.
Lima tahun kepemimpinan Ratu Atut yang lalu, sudah memberikan bukti nyata yang tak terbantahkan dan patut disyukuri oleh rakyat Banten, sebagai daerah yang terkenal agamis religius. Sebagian kecil yang tidak puas dan selalu mengkritisi kepemimpinan Ratu Atut, menurut Idrus, juga menunjukkan kecintaan. "Sikap kritis juga menjadi bagian dari dinamika kehidupan berdemokrasi," tandasnya.
Dengan nada tegas, Idrus menyatakan, selama masa kepemimpinannya lima tahun terakhir lalu, Ratu Atut telah bekerja keras bersama seluruh pelaku pembangunan dan membuat banyak perubahan bagi Banten. Perubahan yang paling menonjol adalah meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, kualitas tenaga pendidik dan pendidikan.
"Dia (Ratu Atut) bukan baru akan melakukan perubahan di Banten, seperti yang dijanjikan dalam slogan-slogan kandidat calon gubernur yang lain. Atut sudah melakukan perubahan dan harus diberikan kesempatan dan waktu lagi untuk meneruskan perubahan-perubahan yang lebih besar di Banten," tuturnya.

 

(wp)