[SERANG] Investor Tiongkok telah menyatakan kesiapannya untuk menginvestasikan dana mencapai Rp 120 triliun untuk pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.
Kepastian rencana ini diperoleh setelah Gubernur Banten melakukan kunjungan ke Tiongkok, Hong Kong, dan Korea mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu.
“Pembangunan JSS akan segera terwujud, setelah adanya investor dari Tiongkok,” ujar Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah seusai membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten, Senin (2/4).
Menurut Atut, selain membangun JSS, Tiongkok juga akan berinvestasi untuk pembangunan pabrik biji besi sebagai penunjang untuk kebutuhan produksi baja hingga Rp110 triliun. Untuk pembangunan pabrik biji besi ini, Tiongkok akan bekerja sama dengan PT Krakatau Steel.
“Bukan hanya Tiongkok, Korea juga akan menginvestasikan dananya untuk pembangunan pabrik kimia Rp 50 triliun di Banten,” jelasnya.
Selain itu, dari hasil kunjungan ke tiga negara itu, kata Atut, nilai investasi keseluruhan yang akan ditanamkan di Indonesia sebesar US $ 17,6 miliar. Dari jumlah itu, khusus investasi yang akan ditanamkan di Provinsi Banten sebesar US $ 13,1 miliar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banten Husni Hasan mengatakan, Banten telah mengkaji dua titik untuk pembangunan jalan tol di Banten.
Kedua titik jalan tersebut di antaranya jalan tol penghubung JSS yakni Tol Cilegon atau Serang – Labuan – JSS. “Untuk Detail Engineering Design (DED) jalan tol, tengah dikaji oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten,” kata dia.
Untuk diketahui, dalam perencanaan peletakan batu pertama untuk JSS diharapkan bisa dilakukan pada 2014. Jembatan yang akan dibangun itu akan memiliki total panjang 29 km dengan lebar 60 meter. J
SS ini akan menggunakan 2 x 2 lajur jalan mobil, double track KA di tengah, dan 2×1 jalur jalan motor. Pembangunan JSS itu juga akan melintasi 3 pulau, yaitu Pulau Prajurit, Pulau Sanghiyang dan Pulau Ular. JSS terdiri dari 2 jembatan gantung berbentang ultra panjang, yakni 3,5 km dan 7 km, serta tiga jembatan konvensional berbentang 6 – 7,5 km. [149]
SERANG – Meski pemerintah menunda kenaikan harga bahan bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April kemarin, namun Pemerintah Provinsi Banten tetap memberikan subsidi kepada angkutan umum (angkum). Pemberian subsidi tersebut seperti pembebasan retribusi terminal, kir dan izin trayek bagi angkum di Banten.
“Subsidi tetap akan kita berikan meski harga BBM tidak jadi dinaikan,” kata Gubernur Banten, Hj Ratu Atut Chosiyah usai membuka acara Musrenbang RPJMD Banten di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang, Senin (2/4).
Menurut Gubernur Banten, pembebasan ini tetap diberikan tergantung kesepakatan dari pihak kabupaten/kota namun Pemprov Banten tetap akan mendorong rencana ini. “Langkah ini juga dimaksudkan bisa dijadikan evaluasi Pemprov Banten dari segi pelayanan yang masih kita anggap kurang memuaskan,” ujar Ratu Atut.
Dikatakan Ratu Atut, rencana pemberian subsidi ini tentu akan disesuaikan dengan kemampuan tiap kabupaten/kota dan pembebasan ini akan diganti dari APBD Banten. Dan Jika ada dari kabupaten/kota yang menolak membebaskan retribusi terminal, kir dan izin trayek maka tidak akan dialokasikan.
“Kami juga berharap bagi pengusaha angkum diharapkan untuk tidak menaikan tarif angkutan,” tegas Geburnur. (haryono/b)
Jakarta – Sebanyak delapan kepala daerah di Banten, ditambah Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah dan Wakil Gubernur Rano Karno, menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan di Pendopo Kantor Gubernur Banten, Selasa (20/3/).
Kepala daerah yang menandatangani pakta integritas itu antara lain Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya dan Wakilnya Amir Hamzah, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi dan Wakilnya Heriani, Bupati Serang Taufik Nuriman dan Wakilnya Ratu Tatu Chasanah, Wali Kota Cilegon Tb Iman Ariyadi dan Wakilnya Edi Ariadi dan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.
Sedangkan untuk tiga daerah lainya hanya dilakukan oleh wakilnya, yaitu Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Wakil Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, dan Wakil Wali Kota Serang Nana Suryana.
Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, Herry Yana Sutisna mengatakan, pentingnya penerapan pakta integritas ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sesuai dengan Inpres Nomor 17 tahun 2011.
"Dengan terbitnya Inpres tersebut penerapan pakta integritas tidak lagi merupakan program sukarela melainkan menjadi kewajiban bagi setiap aparat di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," kata Herry Yana Sutisna dalam sambutanya, di Pendopo Kantor Gubernur Banten.
Menurut Herry Yana Sutisna, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk menyusun nota kesepahaman dalam rangka penerapan dan evaluasi pakta integrasi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Langkah ini, sebagai tindakan konkrit penandatanganan dokumen pakta integritas yang telah dilakukan di setiap daerah.
"Hal ini kami lakukan karena hasil monitoring di lapangan penandatanganan fakta integritas ini hanya sebagai seremonial saja," katanya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengatakan, sangat menyambut baik penandatanganan pakta integritas tersebut sebagai komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. [149]
SP
Ada Dua Sisi Investasi di Banten
Serang- Saat ini, Indonesia menghadapi pasar bebas Asia Fasifik. Dengan jumlah penduduknya lebih dari 250 juta, Indonesia menjadi pasar tersendiri. Kalau tidak dilindungi, produk dalam negeri, atau melindungi pasar domestik, pertumbuhan ekonomi akan menjadi kurang bagus. Demikian dikatakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Nurul Mutaqin, kepada koranbanten.com, saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
“Untuk kebutuhan masyarakat Indonesia atau masyarakat Provinsi Banten harus dipenuhi dengan produk kita sendiri atau produk dalam Negeri. Jadi produk impor kita coba investornya untuk investasi di Indonesia. Itu kebijakan secara umum,” ujar Nurul.
Menurut Nurul, Banten juga memiliki potensi di bidang pertanian. Investasi di bidang pertanian ini bagaimana memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Investasinya adalah masyarakat itu sendiri. Karena jumlah tabungan masyarakat Provinsi Banten berbanding dengan jumlah uang yang dikreditkan kembali kepada masyarakat masih ada sekitar 13.000 per tahun,” ujarnya.
Upaya ini, kata Nurul, untuk memperkuat reinvestmen (investasi lokal-red). Ini juga berkaitan tentang sektor lumpur hijau (pertanian), kemudian perikanan, perkebunan.
“Kita akan perkuat dengan pembiayaan investasi dari lembaga keuangan. Kita arahkan agar investasi lembaga keuangan ini mau menyentuh dunia usaha pertanian,” kata Nurul.
Di satu sisi, kata Nurul, pertanian masyarakat, khususnya petani kecil tidak mempunyai jaminan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten akan membuat lembaga penjamin kredit daerah. Upaya ini dilakukan untuk memfasilitasi kesulitan kolektoral jaminan di masyarakat supaya menjadi bankable.
“Banten bukan hanya layak ekonomi saja. Bankable (kelayakan bank) adalah kelayakan ekonomi, dan resiko bank. Jadi ada dua sisi investasi. Di sektor manufaktur, kita juga berupaya menarik investor guna memperkuat komoditas produksi dalam negeri khususnya di Provinsi Banten,” terangnya.
Menurut Nurul, Banten memiliki keuntungan karena terdapat industri dari hulu sampai ke hilir. Hulunya yaitu keberadaan PT. Chandra Asri. Dengan adanya industri hlu ini, maka lebih mudah menarik investasinya. Karena sektor antara dari hulu ke hilir ini industrinya banyak sekali.
“Sekitar 50%, produk-produk yang kita pakai sehari-hari itu dimulai dari petrokimia. Kendaraan yang kita pakai, kursi-kursi, meja, dan hampir dimulai dari ujungnya industri petrokimia. Bisa ratusan, bahkan ribuan komunitas investasi yang bisa ditarik. Terkait pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itukan investasi ekspor impor,” jelasnya.
Menurut Nurul, investasi berkaitan juga dengan daya saing daerah. Daya saing daerah itu adalah kemampuan untuk menarik investor. Daya tariknya yang pertama lokasi harus strategis. Namun strategis saja tidak cukup.
“Harus ada persiapan infrastruktur guna mendukung keberadaan kawasan industri. Misalnya, pembangunan akses jalan. Infrastruktur itu menjadi keharusan. Kedua adalah pemberian insentif. Kita usulkan insentif dengan melakukan reduksi pajak (pengurangan pajak). Karena pajak itu salah satu faktor produksi,” ujarnya.
Saat ini, kata Nurul, Banten sedang mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu di daerah Tanjung Lesung. KEK ini untuk menarik investasi di bidang Pariwisata.
“Untuk menyosong KEK, akan disiapkan bandara, jalan tol, dan sarana infrastruktur lainnya. Namun insentif pajaknya belum ditentukan. Promosi pengembangannya dilakukan oleh pihak pengembang. Mereka sudah memasarkan ke berbagai negara diantaranya Arab, Dubai, dan lainnya,” ujarnya. @HEMI/MANSAR
Bank BJB Buka "Waroeng bjb" Permudah Kredit UMKM
Banten – Bank Jabar Banten membuka unit pelayanan kredit fungsional yang berada di lingkungan sentra usaha atau lingkungan pasar di Banten dengan sebutan ‘waroeng bjb’.
Direktur Utama Bank Jabar Banten (BJB) Bien Subiantoro di Serang, Senin, mengatakan keberadaan waroeng bjb di sentra usaha atau pusat niaga tersebut tujuannya untuk mendorong penyaluran dan mempermudah pelayanan kredit bagi pelaku UMKM.
Program tersebut sasarannya mencari segmen pasar kredit skala mikro dan kecil, baik perorangan maupun pelaku usaha dalam kelompok usaha yang memiliki potensi untuk dibiayai dengan kredit.
"Kemudahan dari program ini, pelaku usaha tidak perlu datang ke kantor cabang bjb untuk mengajukan kredit. Petugas kami akan datang ke tempat usaha, tiga sampai empat hari permohonan kredit itu akan cair," kata Bien Subiantoro usai menghadiri peresmian ‘waroeng bjb’ Pasar Induk Rau bersama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Kota Serang.
Ia mengatakan, tujuan dibukanya waroeng bjb tersebut diantaranya untuk membantu pengusaha mikro dalam meningkatkan usahanya, membantu pelaku UMKM agar memiliki akses dengan bank serta membantu upaya pemerintah untuk memberdayakan UMKM.
"Tahap awal di wilayah Serang akan dibuka di empat pasar, yakni di Pasar Rau, Ciruas, Cikande dan Pasar Baros," kata Bien.
Menurut dia, penyaluran kredit mikro bjb tahun 2011 di Banten mencapai Rp307,9 miliar. Sehingga dengan adanya ‘waroeng bjb’ tersebut target penyaluran kredit mikro pada 2012 naik 100 persen atau mencapai Rp600 miliar.
Selain penyaluran kredit mikro bagi pelaku UMKM, BJB juga melakukan nota kesepahaman dengan pihak pemerintah Kabupaten Serang dalam upaya pengembangan program PNPM Mandiri melalui pemberian pelatihan, pendampingan, pendidikan keuangan dan pelayanan jasa perbankan.
"Melalui kerja sama ini pengusaha mikro perempuan yang sudah mapan namun modal dari PNPM terbatas, maka bisa diarahkan ke kredit mikro di ‘waroneg bjb’, kata Bien Subiantoro.
Sementara itu Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, dengan kemudahan memeperoleh kredit bagi pengusaha mikro dari bank bjb, diharapkan UMKM di Banten bisa berkembang dengan cepat, sehingga target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Banten 6,8 persen pada 2012 bisa tercapai.
"Saya berharap warga Banten bisa memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan usahanya. Sehingga UMKM di Banten yang berjumlah sekitar 980 ribu unit, bisa terus berkembang dengan baik," kata Ratu Atut Chosiyah.
Ratu Atut Yakin Ekonomi Tumbuh 6.8 Persen
SERANG, BP – Gubernur Ratu Atut Chosiyah menyatakan sikap optimisme soal pertumbuhan ekonomi Banten pada 2012 ini yang ditargetkan tembus pada angka 6.8 persen. Angka yang melebihi target pertumbuhan ekonomi nasional ini didasarkan pada iklim investasi yang dinilai semakin baik di Banten.
“Target laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Banten di kisaran 6.5 persen hingga 6.8 persen. Tapi kami mengusahakan pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas LPE nasional yang ditargetkan pada tahun ini di kisaran angka 6.7 persen,” ujar Atut usai meresmikan keberadaan Waroeng Bjb di Pasar Rau, Kota Serang, Senin (18/3).
Menurut Atut, pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diraih karena jumlah investor yang telah mengantre untuk masuk ke Provinsi Banten. Karenanya, lanjut dia, yang diperlukan adalah koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder untuk mendukung potensi pertumbuhan tersebut.
Melalui kerjasama, diharapkan LPE di atas angka nasional tidak hanya menjadi mimpi, melainkan realita yang dirasakan masyarakat.
“Banten saat ini menjadi primadona nasional dalam hal penanaman modal. Tidak hanya kedatangan PT KS Posco. Dalam waktu dekat ini Petrokimia juga akan menanamkan modal sebesar 5 miliar dollar AS di sini,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Atut juga berharap dalam waktu kurang dari 36 bulan ke depan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung sudah dapat beroperasi. Sehingga diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi baru di Banten.
Sebab, KEK Tanjung Lesung yang bakal dijadikan salah satu obyek wisata andalan di Provinsi Banten, tentu akan mampu menjadi daya tarik kedatangan wisatawan nasional dan mancanegara untuk memacu pertumbuhan di daerah sekitar.
Namun, politisi Partai Golkar ini mengaku sedikit terganggu dengan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April mendatang. Sebab, bisa dipastikan bahwa kenaikan BBM menjadi guncangan stabilitas ekonomi daerah.
Karena itu, kata Atut, dirinya bersama 33 gubernur se Indonesia telah menyampaikan keberatan atas rencana tersebut. Namun, pihaknya memahami upaya pemerintah pusat menaikan BBM demi menyelamatkan APBN.
“Keberatan kami disampaikan saat menghadiri pertemuan 33 gubernur se Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu,” ujarnya seraya menegaskan bahwa jika pun pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM, dirinya akan berupaya agar tidak terjadi pengaruh yang besar terhadap geliat pertumbuhan ekonomi di Banten.
Ditemui secara terpisah, Pimpinan Kantor Bank Indonesia (BI) Serang, Andang Setyobudi mengatakan, terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM, tidak berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, baik dalam skala nasional maupun regional.
“Jika kenaikan sebesar Rp500, inflasi diperkirakan naik 0,3 persen. Hal ini tidak akan berdampak besar pada perekonomian Banten. Mengingat pertumbuhan ekonomi Banten saya nilai cukup kuat,” ujarnya.(JPNN)
Ratu Atut Raih Anugrah Parahita Ekapraya Pratama
JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dukungannya untuk partisipasi kaum perempuan. Dia berpendapat, pergerakan dan partisipasi kaum perempuan masih diperlukan untuk bersama-sama memerbaiki kehidupan kaum perempuan, bahkan kehidupan bangsa.SBY mengaku pernah mendengar bahwa di era reformasi organisasi-organisasi perempuan yang dulu aktif di era sebelumnya tidak diperlukan lagi. “Katanya sudah berubah dan berkembang zaman ini. Tentu saya tidak setuju,” tegasnya dalam puncak peringatan Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 di Balai Kartini, kemarin (22/12).
Sikap yang sama juga ditunjukkannya ketika ada yang mengatakan apa yang dilakukan LSM dan aktifis perempuan tidak diperlukan. “Tanpa diskriminasi, semua penting dan harus berperan,” kata SBY.Selain SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, puncak peringatan Hari Ibu itu juga dihadiri Wapres Boediono dan Herawati Boediono, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua, dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB).Di depan ratusan ibu yang memenuhi Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini, SBY mengajak, kaum perempuan untuk aktif dalam gerakan hidup bersih dan menghidupkan semua komponen ekonomi. “Konkritnya, saya ingin menyarankan kepada kaum perempuan untuk benar-benar bisa mengambil peran secara nyata untuk memajukan ekonomi rakyat kita, ekonomi akar rumput,” ajaknya.
Dia mencontohkan, organisasi perempuan yang menggiatkan usaha kecil dan menengah, memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat. Selain itu, kontribusi kaum perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. “Saya harapkan kaum perempuan bisa berperan dalam program-program prorakyat penanggulangan kmiskinan,” kata SBY.Seperti tahun-tahun sebelumnya, puncak peringatan Hari Ibu menjadi ajang pembagian sejumlah penghargaan. Antara lain, penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya yang diberikan kepada 10 menteri, 1 kepala badan, 12 gubernur, 11 bupati, dan 3 walikota. Mereka dinilai berkomitmen dan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan.
Untuk kategori Anugrah Parahita Ekapraya Utama antara lain diberikan kepada Menteri PU Djoko Kirmanto, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Kemudian Anugrah Parahita Ekapraya Madya antara lain diberikan kepada Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Mendikbud M. Nuh, Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.Sementara Anugrah Parahita Ekapraya Pratama, antara lain diberikan Mendagri Gamawan Fauzi, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Bupati Malang Rendra Kresna, dan Bupati Jombang Suyanto.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar menuturkan, penghargaan yang kali pertama digagas pada tahun 2004 itu mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 30 persen dari segi jumlah responden. “Oleh karena itu, kriteria dan indikator penilaian pun lebih diperbanyak lagi,” katanya.Antara lain, sejauh mana kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah menerapkan strategi pengarusutamaan gender, serta capaian dan inovasi dalam perwujudan gender. (fal)
3 SK Pemilukada Banten diserahkan KPU kepada Gubernur Banten
Serang – Gubernur Banten-Hj.Ratu Atut Chosiyah menerima 3 dokumen berupa Surat Keputusan (SK) hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Banten periode 2012-2017 dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Jum’at (25/11).
SK hasil penyelenggaraan pemilukada Banten diserahkan Ketua KPUD Banten-Hambali. Dalam acara penyerahan dokumen, Hambali disertai Komisioner KPUD Banten dan Sekretaris KPUD Provinsi Banten-Erik Sihabudin.
Ketiga berkas dokumen yang disampaikan KPU Banten di Pendopo tersebut adalah copy/salinan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 55/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 Tanggal 30 Oktober 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011; dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 56/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 Tanggal 30 Oktober 2011 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Periode 2012 – 2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011.
Usai menerima 3 dokumen dari Ketua KPUD Banten, Gubernur terpilih periode 2012-2017 menyatakan rasa syukur dan mengungkapkan apresiasi terhadap masyarakat Banten, kepada semua pihak yang terlibat dalam pengamanan, serta kepada instansi-instansi yang telibat dalam pelaksanaan pemilukada.
“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat terutama kepada masyarakat yang telah mengawal dan melaksanakan tahapan pemilukada dengan baik” katanya.
Dihadapan jajaran KPUD Banten, Gubernur mengungkapkan rasa syukurnya atas penyelenggaraan pemilukada yang telah berjalan dengan lancar, jujur, terbuka dan adil. Menurutnya, sekalipun pemilukada Banten harus melewati dulu berbagai dinamika yang sangat melelahkan. Dinamika seperti itu merupakan proses berdemokrasi.
Tahapan seperti gugatan pemohon calon gubernur lain yang tidak puas dengan ketetapan pemenang dari KPU Banten walau sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi tetapi akhirnya tahapan-tahapan itu telah dilewati bersama-sama dengan baik.
“Alhamdulillah proses persidangan sengketa pemilukada Banten telah usai dan MK menyatakan menolak gugatan dari ketiga pemohon dan hari ini secara resmi SK-nya dapat saya terima” ucapnya.
Ratu Atut Chosiyah yang juga calon gubernur (cagub) terpilih periode 2012-2017 menambahkan bahwa penyelenggaraan pemilukada tidak lepas dari peran seluruh masyarakat Banten yang telah menempatkan diri sebagaimana mestinya dalam berpolitik. Oleh karena itu hasil pelaksanaan pemilukada Banten memenangkan pasangan cagub dan cawagub dari nomor urut 1.
Pemilukada juga tidak lepas dari peran Muspida, Kapolda, jajaran instansi vertikal yang telah sama-sama mensukseskan pemilukada.
“Saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada masyarakat atas apresiasi dan partisipasinya dalam penyelenggaraan tahapan pemilukada di Banten dan kepada KPUD Banten yang telah menyerahkan 3 dokumen hasil pemilukada dan ketiga dokumen ini akan menjadi sejarah bagi Banten” tambahnya.
Selanjutnya Gubernur juga berharap persiapan untuk pelaksanaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2012-2017 pada 11 Januari 2012 mendatang dapat segera disiapkan.
“Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Pemerintahan dan SKPD terkait juga akan terus memantau persiapan pelantikan tersebut, dan diharapkan maksimal pada akhir Desember surat keputusan dari Presiden sudah selesai” tambah Gubernur.
Ketua KPUD Provinsi Banten juga menyampaikan bahwa penyerahan salinan keputusan MK, salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dan Penetapan calon terpilih, merupakan kewajiban KPUD Provinsi kepada DPRD Banten dan Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima surat keputusan dari MK.
“Kemarin kami juga telah menyampaikan berkas yang sama kepada Ketua DPRD Provinsi Banten untuk selanjutnya DPRD menindaklanjuti dengan membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri” ungkap Hambali.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Tata Praja Provinsi Banten-H.Anwar Mas’ud menerangkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait jadwal pelantikan yang akan disesuaikan dengan agenda Menteri Dalam Negeri RI.
“Semua dokumen persyaratan sebelumnya telah dilengkapi pula kepada DPRD Banten dan Kemendagri tinggal menambahkan Surat Keputusan MK yang alhamdulillah baru hari ini kita resmi menerima dari KPUD Provinsi Banten” terangnya.
(hms)
Pembangunan Banten dan Kebijakan Publik Partisipatif
oleh Veri Muhlis Ariefuzzaman
Kebijakan publik dipahami sebagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintah atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat (Anderson 1975 & Dye 1972). Kebijakan publik merupakan hubungan antara suatu unit pemerintahan dengan lingkungan sekitarnya.
Dengan demikian, maka kualitas lembaga pemerintahan akan menentukan kualitas kebijakan publik bagi kepentingan masyarakat. Di sinilah partisipasi dari semua elemen sangat berperan dalam mempengaruhi kebijakan yang akan dilahirkan, sehingga sesuai dengan kepentingan bersama.
Dalam pemerintahan demokratis, partisipasi masyarakat secara eksplesit menunjukkan bahwa masyarakat menjadi aktor utama pemerintahan. Partisipasi masyarakat mencakup peran serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan manfaat pembangunan dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat.
Sebagaimana dikatakan oleh Syahrir (1988: 320) bahwa:
“Pengertian partipasi dalam pembangunan bukanlah semata-mata partisipasi dalam plaksanaan program, rencana, dan kebijaksanaan pembangunan, tetapi partisipasi yang emansipatif. Artinya sedapat mungkin penentuan alokasi sumber-sumber ekonomi semakin mengacu pada moto pembangunan, dari, oleh, dan untuk rakyat”.
Partisipasi publik dapat berlangsung dalam beberapa area pengambilan keputusan, yaitu: pertama, praktik operasional menyangkut perilaku dan kinerja pegawai dalam institusi publik, isu-isu yang berkaitan dengan aspek kualitas pelayanan publik, fasilitas bagi pengguna jasa dan sebagainya.
Kedua, keputusan pembelanjaan yang berkaitan dengan anggaran yang menyangkut modal besar sampai anggaran menyangkut gaji pegawai dan biaya rutin bagi kantor dan pemeliharaannya, termasuk peningkatan pendapatan melalui peningkatan pajak lokal. Ketiga, pembuatan kebijakan menyangkut tujuan-tujuan strategis dari pelayanan tertentu, rencana strategis bagi pembangunan kawasan dan fasilitas tertentu dan prioritas pembelanjaan dan keputusan alokasi sumber daya lainnya.
Kualitas partisipasi publik akan menentukan arah dan manfaat kebijakan publik, baik untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun untuk derajat kemanfatan penyelenggaran pemerintahan bagi kesejahteraan masyarakat. Partisipasi itu menjadi perwujudan dari kemampuan masyarakat menyatakan aspirasinya, baik tentang hak yang harus dimilikinya maupun tentang kewajiban yang harus dipenuhi.
Biasanya, hal itu dilakukan dengan cara berrkumpul dan berserikat (civil society) untuk kemudian memperjuangkan aspirasi bersama. Civil society merupakan istilah yang menggambarkan masyarakat yang mandiri sehingga secara fungsional berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik dan menyumbangkan berbagai pandangan yang dinamis. Di sinilah kebijakan publik partisipatif akan muncul.
Kebijakan publik partisipatif adalah kebijakan yang prosesnya melibatkan semua stakeholders secara berkesinambungan dan proporsional. Esensi kebijakan publik partisipatif adalah kesepakatan tentang pola tindakan yang akan dilakukan dalam mewujudkan kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Karena itu, kebijakan publik partisipatif dapat dibangun apabila antara pemerintah dan masyarakat memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengusahakan terbangunnya sistem yang jelas, visioner, dan pasti dalam perwujudannya.
Tanpa kemampuan itu, kebijakan publik yang dilahirkan akan berdampak fatal karena manfaatnya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. Maka, kesadaran masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik menegaskan perlunya diupayakan kebijakan publik yang partisipatif.
Konteks Banten
Untuk konteks Banten, kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah menarik untuk dicermati. Begitu banyak kebijakan yang telah dilahirkan untuk pembangunan Banten. Begitu banyak pula prestasi yang telah ditorehkan. Namun, penulis ingin mencurahkan perhatian pada kebijakan mengenai buruh karena Banten dipercaya sebagai wilayah pengembangan industri nasional dalam MP3EI.
Sejak menjabat Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah berhasil menunjukkan kemajuan yang siginifikan di bidang ekonomi, baik makro maupun mikro. Data Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2009, pendapatan masyarakat Banten RTP 12.619.664,00 pertahun.
Demikian juga di tahun 2010. Dengan berbagai upaya di bidang ekonomi dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pendapatan perkapita masyarakat Banten melesat minimal Rp 16.020.753,00 pada tahun 2010.
Naiknya pendapatan perkapita masyarakat Banten itu sangat dirasakan terutama oleh kaum buruh. Pasalnya, dengan pendapatan yang meningkat, para buruh dapat bekerja dengan tenang sehingga bisa memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kendati belum mencapai 100 persen. Itu terjadi khususnya di tiga wilayah Tangerang.
Peningkatan pendapatan itu tidak terlepas dari peran Ratu Atut yang berani merevisi upah minimum kabupaten/kota di Tangerang kendati mendapat tantangan dari sejumlah pengusaha. Sebelumnya, UMR di Kabupaten Tangerang hanya Rp 1.43.000. Setelah direvisi, UMR di Kabupaten berubah menjadi 1.285.000. Di Kota Tangerang, dari sebelumnya Rp 1.250.000 menjadi 1.290.000. Sedangkan di Kota Tangerang Selatan dari sebelumnya 1.245.000 menjadi 1.290.000.
Menurut BPS, UMR buruh di Provinsi Banten rata-rata sudah 98,5 persen dari KHL bagi pekerja di wilayah ini. Revisi UMK di tiga wilayah di Tangerang tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten No 561.Kep.782-Huk/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang perubahan atas SK No 561/kep.678-Huk/2010 tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tahun 2011.
SK Gubernur Banten No 561.Kep.783-Huk/2010 tanggal 28 Desember 2010 perubahan atas SK Gubernur Banten No 561/kep.679-Huk/2010 tentang UMK Kota Tangerang dan SK No 561.Kep.784-Huk/2010 tanggal 29 Desember 2010 perubahan atas SK No 561/kep.680-Huk/2010 tentang UMK Kota Tangerang Selatan.
Kebijakan yang dilahirkan oleh Ratu Atut di atas memanifestasikan idealitas demokrasi yang meniscayakan adanya partisipasi publik, sehingga kebijakannya tidak kontra-produktif dengan aspirasi dan kepentingan rakyat Banten.
Sebagai seorang pemimpin, tak dapat dipungkiri, Ratu Atut kerap mendapatkan kritik dari masyarakat. Namun kritik itu tetap ditanggapinya dengan bijaksana dan egaliter. Seperti pada 6 Januari 2007, tercatat bahwa Gubernur Ratu Atut Chosiyah menampung aspirasi dengan penuh tanggung jawab terhadap para demonstran yang berasal dari kalangan buruh.
Memang, sudah semestinya seorang pemimpin turun secara langsung menemui rakyatnya dalam melakukan kritik maupun aksi demonstrasi. Karena dengan begitu, perjalanan pembangunan akan selalu dinamis dan pro-rakyat.
Kini, kalangan buruh di Banten sudah bisa menikmati hidup dengan tenang karena mendapat jaminan baik ekonomi, kesehatan, keselamatan dan sebagainya. Bahkan Banten mendapatkan penghargaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) karena dinilai berhasil melindungi dan membina tenaga kerja dengan baik dan penuh tanggung jawab.
Saatnya Banten Kembali Bersatu
JAKARTA – "Selesai sudah kompetisi demokrasi. Tidak ada yang menang, tak ada yang kalah. Kini saatnya seluruh masyarakat Banten kembali bersatu dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk mencapai cita-cita besar masyarakat Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa."
Demikian disampaikan pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno kepada wartawan dalam konferensi pers di ruang Andrawina, Hotel Sahid Jakarta, Selasa (22/11/2011). Hadir juga dalam konferensi pers Ketua Tim Pemenangan Atut-Rano H. Edi Junaedi, kuasa hukum Arteria Dahlan, serta tokoh-tokoh partai politik pendukung.
Sekitar satu jam sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan keputusan menolak seluruh dalih dalam gugatan sengketa Pemilukada Banten 2011, yang diajukan pasangan Wahidin Halin-Irna Narulita dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzaki. MK juga menolak gugatan bakal calon Dwi Jatmiko.
Dengan keputusan MK tersebut, Atut-Rano dapat diartikan menang secara bersih, terhormat dan bermartabat. Pasalnya, seluruh dalil yang disangkakan pemohon tidak satupun yang terbukti dan dapat dibuktikan secara hukum, sehingga MK menolak secara keseluruhan. "Permohonan pemohon ditolak seluruhnya," kata Ketua Hakim MK Mahfud MD saat membaca amar putusan.
Walhasil, keputusan tersebut menjadi legitimasi kemenangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno sebagai pemenang Pemilukada Banten 2011 untuk menduduki jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017. Pelantikan Atut-Rano dijadwalkan akan berlangsung 11 Januri 2012.
Ratu Atut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Banten yang telah memberikan kepercayaan untuk mengemban amanah kepemimpinan. "Ibu juga berterima kasih kepada seluruh insan pers yang telah mengikuti dan menyampaikan informasi secara terbuka dan menjadi pelajaran berpolitik yang demokratis dan sehat kepada masyarakat Banten," katanya.
Sementara Rano Karno menyatakan, mulai hari ini (Selasa 22/11/2011) tidak ada lagi yang merasa menang dan kalah, karena semua kandidat memiliki cita-cita yang sama, yaitu memberikan kontribusi yang terbaik bagi Provinsi Banten. "Kepada abang saya Wahidin Halim, kepada pak kiai Jazuli, dan semuanya untuk menatap ke depan dan bersama membangun bagi kemajuan Banten," katanya.
"Persaingan demokrasi sudah selesai. Besok kita kumpul lagi sambil ngopi dan ngobrol di warung untuk bersama-sama memberikan sumbangsih pemikiran dan berbuat untuk kemajuan Banten yang lebih baik, lebih sejahtera dan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Banten itu sendiri," papar Rano.
Sementara itu, menjawab pertanyaan wartawan, Ratu Atut mengatakan, sejak adanya keputusan MK sudah tidak ada lagi kelompok-kelompok, kotak-kotak. "Yang ada mulai hari ini seluruhnya adalah rakyat Banten yang kembali bersatu dan menjaga kebersamaan untuk melakukan pengandian sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing bagi Banten," tuturnya.
Sedangkan kuasa hukum Atut-Rano, Arteria Dahlan, menyatakan bahwa keputusan MK sangat kental dengan rasa keadilan rakyat Banten dan semakin menunjukkan integritas hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. "Semoga kemenangan ini menjadikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih mampu mengemban amanah dan menjadikan masyarakat Banten bangga akan kebantenannya," tambahnya.
